Iran Kecam Pembakaran Al- Qur’an Oleh AS

Kabul. Seputar Nusantara. Pembakaran Alquran yang dilakukan pasukan NATO pimpinan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan telah menimbulkan kecaman dan kemarahan pemerintah dan rakyat negeri itu. Pemerintah Iran juga mengecam penodaan kitab suci agama Islam itu. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM dan hukum internasional. Dalam statemen yang dirilis kementerian Iran tersebut seperti dilansir Press TV, Senin (27/2/2012) disebutkan bahwa pembakaran Alquran merupakan contoh baru pelanggaraan HAM dan hukum internasional oleh pasukan militer asing di Afghanistan.

” Sikap tidak menghormati keyakinan Islam berasal dari pemahaman penjajah Afghanistan yang tidak benar akan kultur keagamaan warga muslim wilayah ini dan dunia,” demikian statemen Kementerian Luar Negeri Iran. Diimbuhkan pula bahwa bukan sekali ini saja hukum internasional telah dilanggar pasukan NATO pimpinan AS di Afghanistan. Kementerian Iran tersebut mengingatkan, pengulangan perbuatan seperti itu hanya akan menimbulkan kebencian lebih besar bagi pasukan NATO.

Kementerian Iran pun menekankan perlunya penarikan seluruh pasukan militer asing dari Afghanistan. Sebelumnya pada 20 Februari lalu, tentara-tentara AS diberitakan telah membakar salinan Alquran dan buku-buku Islami lainnya di pangkalan udara Bagram, sebelah tenggara Kota Charikar di Provinsi Parwan, Afghan.

Menyusul insiden tersebut, Presiden AS Barack Obama mengirimkan surat ke Presiden Afghan Hamid Karzai. Dalam surat tersebut, Obama meminta maaf atas perbuatan prajurit AS tersebut. Obama mengatakan pada Karzai bahwa insiden itu tidak disengaja. Kejadian tersebut memicu aksi-aksi demo anti-AS di Afghanistan dan negara-negara muslim lainnya. Selama enam hari terakhir, aksi demo yang diwarnai kerusuhan tersebut telah menewaskan lebih dari 35 orang, termasuk dua tentara AS. (Riz)

Sumber
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Partai Golkar Mendukung Moratorium dan Pembentukan Badan Khusus Haji

Jakarta. Seputar Nusantara. Partai Golkar mendukung sepenuhnya wacana moratorium dan pembentukan Badan Khusus Haji. Kedepan, pelaksanaan ibadah haji diharapkan mampu melahirkan sistem accountable, transparan, profesional dan amanah.

” Moratorium yang diusulkan Partai Golkar adalah jamaah tetap diperbolehkan mendaftar tapi tanpa menyetor dana setoran awal haji dan pemerintah harus mencari solusi agar jamaah yang ingin berangkat haji tidak perlu harus menunggu terlalu lama,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Hal itu dikatakan dalam sambutan membuka seminar membangun sistem penyelengaraan haji yang baik, profesional dan amanah di Gedung Nusantara IV, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).

Karena itu, lanjut Ical, sapaan akrab Aburizal, perlu dibentuk suatu Badan Khusus Haji yang melibatkan pihak swasta. Posisi Kementerian Agama hanya bertindak sebagai regulator yang berfungsi sebagai penentu kebijakan.

” Sedangkan pelaksana atau operator diserahkan kepada institusi yang terpisah dengan tenaga profesional yang langsung di bawah Presiden,” imbuhnya.

Ical mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun setelah itu pendaftaran dibuka kembali. Selain itu, Ical mengusulkan calon haji berumur diatas 60 tahun didahulukan. (dtc/Ziz)

Sumber
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

NU (Nahdhatul ‘Ulama) Setuju Moratorium Pendaftaran Haji, Karena Menurut KPK Dana BPIH Haji Rawan Diselewengkan

Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, setuju pendaftaran haji dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium. Usul ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

” Saya setuju kalau untuk menyelamatkan uang umat Islam, uang rakyat. Kalau dikhawatirkan indikasi korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai,” kata Said di sela peresmian Gedung PBNU II, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Senin (27/2).

Menurut Said, usulan KPK tersebut tidak akan menghalangi masyarakat untuk beribadah. “Itu kebijakan teknis Kementerian Agama. Yang penting harus dijamin uang itu selamat. Kalau memang dikhawatirkan ada indikasi korupsi, ya saya dukung usulan KPK,” katanya.

Usulan KPK agar pendaftaran haji dimoratorium karena dana awal yang sudah disetor masyarakat rawan diselewengkan. Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku siap menguji coba kebijakan ini, meskipun dia khawatir dampaknya akan merugikan kepentingan umat.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengusulkan untuk dilakukan moratorium pendaftaran ibadah haji. Hal tersebut, didasari pihaknya karena adanya indikasi penggelembungan BPIH yang sebanyak Rp 38 triliun.

“KPK berbasis pada menggelembungnya dana BPIH sejumlah Rp 38 triliun dengan bunga Rp 1,7 triliun,” kata Busyro beberapa waktu lalu. (dtc/Aziz)

Sumber
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

Ketua FPI Habib Rizieq dan Rombongan Jelaskan Organisasinya Ke Kementerian Agama RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Jumat siang (17/2/2012) bersama rombongan mendatangi kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Kedatangan Ketua FPI itu diterima Menteri Agama Suryadharma Ali dan Sekjen Bahrul Hayat di lantai dua kantor Kementerian tersebut.

Habib yang tampil dengan pakaian khas sorban putih itu mengemukakan kedatangannya untuk menjelaskan keberadaan FPI yang menurut dia berjuang menuntut keadilan dan pemberantasan korupsi. Habib dengan suara lantang dan serak, menyatakan bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi baik di Kementerian Dalam Negeri — belum lama ini — dan di berbagai tempat lainnya tatkala berlangsung unjuk rasa bukan lagi merupakan ciri khas organisasi Islam itu. FPI sudah meninggalkan paradigma tersebut.

Terkait dengan aksi demo di Bandara Palangkaraya yang menolak kehadiran organisasi yang dipimpinnya, Habib mengatakan bahwa kedatangannya ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk berdakwah dan membongkar kasus korupsi di Provinsi itu.

” Kasus korupsi di Kalteng belum juga dijalankan. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan keputusan dan berkekuatan hukum. Tapi, pejabat di sana melindungi,” kata Habib dengan suara meninggi. (ant./Aziz)

Sumber
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO